Hyperliquid Policy Center (HPC) mendesak Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) melakukan lima perubahan terhadap usulan Regulation Crypto Assets. Kelompok kebijakan tersebut mendukung proposal itu, tetapi menilai sejumlah bagian masih perlu diperjelas sebelum aturan final ditetapkan. Tujuan utamanya adalah memudahkan proyek kripto beroperasi di Amerika Serikat tanpa menghadapi ketidakpastian hukum yang tidak perlu.
Latar Belakang Proposal Regulation Crypto Assets
Selama bertahun-tahun, pengembang kripto menghadapi kesulitan untuk memahami kapan token mereka masuk ke dalam cakupan hukum sekuritas Amerika Serikat. SEC telah mengambil langkah untuk menjawab kekhawatiran tersebut pada 2026. Pada Maret, lembaga itu mengeluarkan interpretasi yang mencakup cara hukum sekuritas berlaku terhadap beberapa jenis distribusi token, termasuk airdrop.
Lima bulan kemudian, SEC mengusulkan Regulation Crypto Assets. Proposal itu akan mengizinkan penawaran token hingga US$5 juta selama empat tahun di bawah pengecualian startup. Pengecualian penggalangan dana terpisah akan mengizinkan hingga US$75 juta dalam periode 12 bulan. Proposal tersebut juga akan memperkenalkan safe harbor untuk memperjelas kapan sebuah token tidak lagi terkait dengan kontrak investasi.
HPC kemudian mengirimkan surat komentar yang mendukung proposal tersebut, sekaligus meminta SEC melakukan lima penyempurnaan utama. Dukungan itu disertai catatan bahwa beberapa bagian aturan perlu diberi kejelasan sebelum ditetapkan menjadi aturan final.
Lima Perubahan yang Diminta HPC
Pertama, airdrop. HPC meminta SEC menyatakan secara jelas dalam aturan final bahwa penerima token yang menerima token tanpa memberikan imbalan apa pun belum melakukan investasi uang. Pengguna dapat menerima token karena menggunakan jaringan, menjalankan validator, atau menyediakan likuiditas. Menurut kelompok tersebut, aktivitas ini tidak semestinya secara otomatis membuat airdrop menjadi kontrak investasi.
HPC juga meminta SEC mengonfirmasi bahwa langkah rutin, seperti menghubungkan dompet atau menyelesaikan pemeriksaan sanksi, tidak dihitung sebagai pembayaran untuk token.
Kedua, perdagangan sekunder. HPC menyatakan SEC perlu menjelaskan bagaimana token yang didistribusikan di bawah pengecualian yang diusulkan dapat diperdagangkan. SEC juga diminta menjelaskan apakah protokol on-chain dan perantara lain dapat memfasilitasi perdagangan tersebut tanpa mendaftar ke lembaga itu.
Ketiga, safe harbor. Persyaratan sertifikasi dalam proposal saat ini dapat menempatkan proyek dalam posisi sulit. HPC menjelaskan bahwa sebagian pengembang mungkin tidak dapat menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan manajerial esensial mereka tanpa menimbulkan kesan bahwa token mereka sebelumnya tunduk pada hukum sekuritas. Karena itu, kelompok tersebut ingin proyek dapat menggunakan safe harbor tanpa membuat pengakuan semacam itu. HPC juga ingin perlindungan mencakup proyek yang masih mengembangkan jaringan mereka.
Keempat, buyback token. HPC meminta SEC menggunakan definisi issuer yang konsisten di seluruh aturan dan memasukkan panduan staf yang sudah ada tentang buyback. HPC juga ingin lembaga itu membedakan buyback otomatis yang diatur oleh aturan yang diterbitkan dari buyback yang diputuskan secara kasus per kasus.
Kelima, preemption federal. HPC ingin perlindungan federal tetap berlaku setelah proyek memenuhi syarat untuk safe harbor. Dalam proposal saat ini, perlindungan tersebut berakhir pada titik itu, sehingga berpotensi membuat token tunduk pada persyaratan registrasi di lebih dari 50 yurisdiksi.
Dampak terhadap Kepastian Hukum Kripto
Permintaan HPC berpusat pada tujuan yang lebih luas: mengurangi ketidakpastian hukum bagi proyek kripto di Amerika Serikat. Lima perubahan tersebut menyasar titik-titik yang dinilai masih ambigu dalam proposal, mulai dari perlakuan airdrop, perdagangan sekunder, safe harbor, buyback, hingga perlindungan federal setelah proyek memenuhi syarat.
Proposal Regulation Crypto Assets masih berada dalam tahap usulan dan belum menjadi aturan final. HPC mendukung arah proposal tersebut, tetapi menegaskan bahwa klarifikasi atas lima hal itu diperlukan agar aturan dapat dijalankan tanpa menimbulkan hambatan hukum yang tidak perlu bagi proyek kripto.
