Seorang hakim Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa hukum China, bukan hukum Inggris, yang harus menjadi dasar penilaian klaim para korban atas lebih dari 61.000 BTC yang disita dari kasus penipuan bernilai miliaran pound. Putusan ini menyelesaikan satu pertanyaan hukum pendahuluan yang penting, namun belum menentukan apakah para korban dapat membuktikan kepemilikan atas mata uang kripto tersebut maupun berapa besar aset yang mungkin mereka pulihkan.
Bagaimana Penipuan Qian Berujung ke Pengadilan Tinggi
Kasus ini bermula dari rangkaian skema investasi yang disusun oleh Zhimin Qian di China sejak 2014 hingga Juli 2017. Skema tersebut mencakup sekitar 10 program melalui perusahaan yang dikenal sebagai “Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology” serta perusahaan lain, dengan bidang usaha yang meliputi mata uang digital, layanan perawatan lansia, dan produk konsumen. Perusahaan itu tidak memiliki izin untuk menawarkan produk finansial, dan Qian mengakui bahwa izin semacam itu memang diperlukan menurut hukum China.
Menurut hasil audit, terdapat setidaknya 128.409 kontrak investasi yang terkait dengan skema penipuan tersebut. Namun menurut pengadilan, jumlah kontrak tidak sama dengan jumlah orang yang menjadi korban kejahatan ini. Total dana yang dihimpun mencapai sekitar 40,23 miliar yuan, setara hampir £4,1 miliar atau lebih dari $5 miliar.
Sebagian besar dana itu digunakan untuk membayar investor sebelumnya dalam skema tersebut, sementara sebagian lainnya dikonversi menjadi aset, termasuk Bitcoin. Lebih dari 100.000 BTC dibeli melalui akun perdagangan Huobi sebelum Qian meninggalkan China pada Juli 2017 dan menyeberang ke Myanmar untuk menghindari penangkapan.
Ia tiba di London pada September tahun itu dan, bersama rekannya, Wen, mulai mengonversi Bitcoin menjadi aset lain. Namun ia kemudian menjadi sasaran penyelidikan Metropolitan Police, yang menyita empat perangkat terpisah berisi lebih dari 61.000 BTC yang ditemukan di sebuah safe deposit box dan sebuah properti tempat kedua kaki tangan itu tinggal saat itu.
Qian mengaku bersalah di Southwark Crown Court atas kepemilikan properti kriminal dalam bentuk mata uang kripto. Kasus itu menjadi latar belakang sengketa berikutnya mengenai siapa yang memiliki hak hukum atas aset yang telah dipulihkan tersebut.
Mengapa Hukum China Penting bagi Klaim Korban
Para korban mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 281 Proceeds of Crime Act 2002, yang memungkinkan penggugat meminta pengadilan menyatakan bahwa properti yang dipulihkan adalah milik mereka. Putusan Justice Turner menjawab pertanyaan pendahuluan: apakah klaim tersebut harus dinilai berdasarkan hukum Inggris, hukum China, atau kombinasi keduanya.
Menurut sang hakim, hukum China yang berlaku, dan ia menolak empat argumen yang diajukan para pemohon yang berupaya bersandar pada prinsip hukum Inggris. Ia menilai bahwa kontrak, pembayaran investor, dan pembelian Bitcoin berakar di China, dan bahwa lokasi mata uang kripto di Inggris tidak mengubah hukum yang mengatur hak-hak yang mendasarinya.
Justice Turner juga menolak anggapan bahwa hukum Inggris seharusnya berlaku secara default karena isi hukum China belum disampaikan di pengadilan. Seperti ia jelaskan, penentuan hukum yang berlaku mendahului pembuktian mengenai apa isi hukum tersebut. Putusan itu menyatakan bahwa klaim hak kepemilikan para pemohon “harus dinilai dengan mengacu pada hukum China.”
Implikasi bagi Proses Hukum Selanjutnya
Perbedaan ini penting karena Pasal 281 mewajibkan para korban membuktikan adanya kepentingan kepemilikan atas properti tersebut, bukan sekadar menunjukkan bahwa mereka kehilangan uang dalam penipuan itu. Pengadilan belum menentukan apakah masing-masing pemohon memiliki hak semacam itu berdasarkan hukum China, dan juga belum menentukan berapa besar yang mungkin dapat mereka pulihkan.
Dengan demikian, putusan mengenai hukum yang berlaku ini baru menjadi pijakan awal dalam sengketa panjang atas aset kripto senilai miliaran pound tersebut. Pertanyaan pokok mengenai kepemilikan dan besaran pemulihan masih harus diuji lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum China.
