Senat Amerika Serikat gagal meloloskan Digital Asset Market Clarity Act setelah pemungutan suara prosedural tidak mencapai 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembahasan. Meski hasil itu disebut mengecewakan, salah satu pendiri Coinbase, Brian Armstrong, menilai pembicaraan bipartisan masih mungkin berlanjut dan rancangan undang-undang tersebut bisa mendapatkan kesempatan lain.
Armstrong: Industri Tidak Bisa Menunggu Kongres Lagi
Kendati tetap terbuka pada peluang lanjutan, Armstrong mengakui bahwa industri kripto tidak bisa lagi menunggu Kongres. Menurutnya, SEC dan CFTC sebenarnya sudah memiliki kewenangan yang cukup untuk menetapkan aturan yang jelas, dan ia berharap kedua lembaga itu mulai mengerjakannya secara sungguh-sungguh.
Chief Coinbase tersebut menyatakan bahwa kejelasan regulasi kripto akan tetap datang terlepas dari apa yang terjadi pada rancangan undang-undang itu. Ia juga menyoroti sejumlah konsesi yang dibuat dalam pembahasan CLARITY dan menyebut sebagian di antaranya sulit diterima. Hal itu, katanya, membuat kegagalan RUU tersebut lebih mudah diterima, seraya menambahkan bahwa industri ini tidak bisa begitu saja “dibatalkan” keberadaannya.
Sementara itu, CEO Ripple Brad Garlinghouse menyatakan bahwa kegagalan ini terasa menyakitkan. Ia menegaskan timnya telah memberikan segala upaya untuk membawa RUU tersebut melewati garis akhir. “Ini adalah kesempatan yang lebih besar dari Ripple atau satu perusahaan mana pun – kami melakukan ini untuk industri, untuk konsumen, dan untuk memantapkan posisi AS sebagai ibu kota kripto dunia serta pemimpin masa depan keuangan. Pada akhirnya, konsumen dan daya saing AS yang tertinggal,” ujarnya.
Garlinghouse juga menyerukan evaluasi menyeluruh atas kegagalan tersebut, sekaligus menyalahkan politik Demokrat karena lebih mengedepankan “pasukan anti-kripto” dibandingkan kebijakan. Meski demikian, ia masih melihat alasan untuk optimistis dan berharap SEC di bawah Ketua Atkins serta CFTC di bawah Ketua Selig terus menggarap aturan yang menjawab kekosongan legislatif.
Empat Republikan Menolak RUU
Pemungutan suara pada Selasa itu berlangsung setelah serangkaian pembicaraan di menit-menit terakhir antara Republikan dan Demokrat yang ramah terhadap kripto. Sekitar selusin Demokrat dipandang sebagai calon pendukung RUU tersebut. Namun, mereka akhirnya menahan suara setelah negosiasi soal aturan etika tidak menghasilkan kesepakatan. Kekhawatiran juga tetap muncul terkait keterlibatan Presiden Trump dan keluarganya di industri kripto.
Empat senator Republikan menentang RUU tersebut, yakni Susan Collins dari Maine, Josh Hawley dari Missouri, dan Jerry Moran dari Kansas. Thom Tillis dari Carolina Utara juga memberikan suara menentang untuk alasan prosedural agar ia dapat mengajukan mosi peninjauan kembali dan membuka peluang pemungutan suara ulang. Sementara itu, Demokrat dari Delaware, Chris Coons, tidak memberikan suara.
Hasil tersebut menuai reaksi dari sejumlah anggota Kongres. Ruben Gallego menilai Republikan seharusnya lebih erat bekerja sama dengan Demokrat pada versi RUU yang memuat ketentuan etika yang lebih kuat. Catherine Cortez Masto menyebut dirinya telah bernegosiasi hingga saat-saat terakhir, tetapi menambahkan bahwa masih ada isu-isu penting yang belum terselesaikan setelah kepemimpinan Republikan mengakhiri pembicaraan.
Dengan gagalnya CLARITY di tahap prosedural, perhatian kini beralih ke langkah regulator. Harapan industri tertuju pada SEC dan CFTC untuk mengisi kekosongan aturan, sementara peluang pemungutan suara ulang tetap terbuka seiring upaya menjaga diskusi lintas partai agar tidak berhenti di tengah jalan.
