Pejabat Amerika Serikat kembali menyelidiki Binance untuk mengungkap apakah bursa kripto yang berbasis di Dubai itu secara sengaja mengizinkan transaksi terkait Iran dan melanggar sanksi AS terhadap negara tersebut. Penyelidikan kali ini dipimpin oleh kantor jaksa AS di Manhattan dan unit Departemen Kehakiman (DoJ) di Washington, sebagaimana dilaporkan Bloomberg pada Selasa.
Binance Membantah Melanggar Sanksi
Menanggapi laporan tersebut, Binance menyatakan tidak menoleransi pelanggaran sanksi. Kepada Bloomberg, perusahaan mengatakan, “Kami sepenuhnya bekerja sama dengan penegak hukum, dan kami tetap berkomitmen untuk memberantas dan menutup aktor-aktor nakal.”
Ini bukan pertama kalinya bursa kripto terbesar itu terseret dalam sorotan terkait Iran. Pada awal tahun ini, The Wall Street Journal, New York Times, dan Forbes melaporkan bahwa dua perusahaan China memperdagangkan mata uang kripto senilai miliaran dolar di Binance sebagai bagian dari rencana menghindari sanksi yang memungkinkan Iran terus menjual minyaknya. Binance menyebut laporan-laporan tersebut bersifat memfitnah.
Penyelidikan dan Penyitaan Sebelumnya
Pada Maret, DoJ dilaporkan mulai menyelidiki Binance terkait dana-dana yang terkait Iran itu. Pada bulan yang sama, Binance menggugat WSJ atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebelumnya pada bulan ini, pemerintah AS menyita dan berencana merampas USDT senilai 61 juta dolar AS yang dibekukan, yang diduga merupakan bagian dari perdagangan minyak Iran. Pemerintah AS mengeklaim operasi tersebut telah menghasilkan 1,5 miliar dolar AS dari hasil kripto untuk program militer dan nuklir Iran.
Penyelidikan kedua ini menambah tekanan hukum yang dihadapi Binance di Amerika Serikat, terutama karena menyangkut dugaan pelanggaran sanksi yang menjadi perhatian utama otoritas. Perkembangan kasus ini akan bergantung pada hasil pemeriksaan jaksa Manhattan dan DoJ, serta bagaimana Binance menanggapinya di jalur hukum maupun operasional.
