Samuel Vance-Law, kepala riset di Decentralization Research Center, menilai audit AI dalam kesepakatan Gedung Putih hanya akan bernilai jika auditor dapat memilih sendiri apa yang diuji. Ia menyoroti bahwa auditor hanya akan melihat apa yang ditunjukkan kepada mereka. Pandangan itu menempatkan kebebasan auditor dalam menentukan cakupan pengujian sebagai syarat utama agar audit tidak sekadar menjadi formalitas.
Inti Kritik: Auditor Perlu Menentukan Objek Uji
Menurut Vance-Law, manfaat audit bergantung pada kemampuan auditor memilih area yang akan diperiksa. Jika auditor hanya menerima materi yang disiapkan oleh pihak yang diaudit, proses tersebut tidak cukup untuk menguji klaim secara independen. Dalam konteks kesepakatan Gedung Putih, pernyataan ini menekankan pentingnya kewenangan auditor untuk menentukan sendiri cakupan pengujian.
Dengan kata lain, audit perlu memberi auditor ruang untuk memverifikasi hal yang ingin mereka uji, bukan hanya menilai apa yang telah dipilih untuk mereka lihat. Kritik tersebut berfokus pada independensi dan ruang lingkup audit sebagai penentu nilai proses pengawasan terhadap perusahaan teknologi besar.
Konteks Kesepakatan dan Pengawasan AI
Pernyataan Vance-Law muncul dalam pembahasan mengenai audit AI di bawah kesepakatan Gedung Putih. Ia menegaskan bahwa audit perlu memiliki nilai nyata, bukan hanya menjadi prosedur yang terlihat formal. Karena itu, pertanyaan tentang siapa yang menentukan objek audit menjadi krusial dalam menilai kredibilitas pengawasan terhadap perusahaan teknologi besar.
Implikasi bagi Kredibilitas Audit AI
Jika auditor tidak dapat memilih apa yang diuji, hasil audit berisiko terbatas pada apa yang ingin diperlihatkan oleh perusahaan. Sebaliknya, kewenangan auditor untuk menentukan cakupan pengujian dapat memperkuat makna audit sebagai alat verifikasi. Bagi Vance-Law, syarat itu menjadi penentu apakah audit dalam kesepakatan Gedung Putih akan memiliki bobot yang berarti.
