Cryptomedia.id – Dalam upaya untuk memusatkan dan mengendalikan penggunaan cryptocurrency di negara ini, Securities and Exchange Commission (SEC) telah menempatkan larangan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Thailand, efektif mulai April 2022.
Crypto Dilarang sebagai Alat Pembayaran
Dalam pernyataan yang dibagikan oleh SEC, komisi telah mengusulkan undang-undang yang mengamanatkan pengungkapan penuh dari semua bisnis crypto, termasuk exchange dan broker. Selain itu, bisnis telah diperingatkan tentang implikasi menerima crypto sebagai alat pertukaran oleh Bank of Thailand (BOT).
Komisi juga memperingatkan bahwa bisnis yang tidak mematuhi peraturan crypto baru akan dikenakan tindakan hukum, termasuk penangguhan sementara atau pembatalan layanan.
Menjelaskan alasan larangan tersebut, komisi tersebut mengutip kekhawatiran pencucian uang, Bank Of Thailand (BOT) diberikan bantuan atau mengatur pasar crypto di negara itu dan risiko lain dari volatilitas harga, kebocoran data dan pencurian cyber.
Mereka lebih lanjut menunjukkan berbagai keluhan terkait dengan malfungsi sistem dan ketidakmampuan layanan crypto untuk memenuhi kondisi yang diinginkan, mengisyaratkan bahwa ini adalah alasan kuat lain untuk tindakan drastis.
SEC Thailand lebih lanjut menekankan bahwa aset digital tidak menawarkan efisiensi yang cukup ke pasar pembayaran karena volatilitas dan biaya transaksi yang tinggi. Komisi, bagaimanapun, mengklarifikasi bahwa undang-undang baru tidak dapat mencegah orang-orang di wilayah tersebut dari trading cryptocurrency dan aset digital lainnya.
Harus diingat bahwa beberapa negara, termasuk Cina, Mesir, Irak, Qatar, Oman, Maroko, Aljazair, Tunisia, Bangladesh melarang penggunaan cryptocurrency, baik secara implisit atau mutlak.
