Live Nation pekan lalu menyetujui kontrak yang menggandakan target kompensasi CEO Michael Rapino menjadi lebih dari $60 juta per tahun. Keputusan ini diambil meskipun juri federal di Manhattan memutuskan perusahaan dan anak perusahaannya, Ticketmaster, bertanggung jawab atas praktik monopoli ilegal. Kontrak baru tersebut memperpanjang masa jabatan Rapino hingga 2031.
Kontrak Baru di Tengah Putusan Monopoli
Kontrak sebelumnya akan berakhir pada 2027, namun dengan persetujuan baru, masa jabatan Rapino dapat berlanjut hingga 2031. Pada April, juri federal menemukan bahwa Ticketmaster menggunakan praktik monopolistik untuk membebankan biaya berlebih kepada penggemar sebesar $1,72 per tiket di 21 negara bagian dan Washington, DC.
Departemen Kehakiman (DOJ) menyelesaikan tindakan penegakan antitrust dengan mencapai kesepakatan di mana Live Nation akan mendanai $280 juta untuk klaim sejumlah negara bagian. Penyelesaian tersebut berupa proposed final judgment, dan seorang hakim akan memutuskan persetujuannya pada tahun depan.
Bayaran CEO dan Kinerja Perusahaan
Rapino mengumpulkan kompensasi sebesar $32,6 juta pada 2025, atau 291 kali lipat dari upah karyawan bergaji median di perusahaan tersebut. Target kompensasi tahunan baru senilai $60 juta akan berlaku pada 2027.
Setengah dari hibah ekuitas tahunan baru Rapino, yakni $15 juta dalam bentuk saham setiap tahun mulai 2027, akan vesting sebesar 20% per tahun hanya karena ia tetap bekerja. Dewan juga memberinya $20 juta saham di muka. Rapino abstain dari voting atas kompensasinya sendiri pada September lalu.
Selama 12 bulan terakhir, saham biasa Live Nation telah naik 8%, sekitar setengah dari kenaikan indeks S&P 500 sebesar 15%, dan selama lima tahun terakhir, sahamnya tertinggal dari S&P 500 sekitar 7%.
Kontradiksi dengan Kesaksian Sebelumnya
Enam bulan sebelumnya, Rapino bersaksi di bawah sumpah bahwa bayarannya terkait sebagian dengan upaya “menyelesaikan masalah DOJ”, yakni mencegah pembubaran antitrust atau hasil merugikan dari penegakan anti-monopoli DOJ. Meskipun Bloomberg mendefinisikan “menyelesaikan masalah DOJ” sebagai menyelesaikan penegakan antitrust pemerintah, Rapino mengklaim bahwa dewan direksinya lebih peduli secara umum tentang “manajemen, bukan tepatnya hasil” dari kasus tersebut, dan bahwa itu “bukan apakah kita menang atau kalah”.
