Otoritas keuangan Korea Selatan memblokir akses ke 27 situs web bursa kripto luar negeri yang beroperasi tanpa registrasi di negara tersebut. Keputusan itu diumumkan Financial Intelligence Unit (FIU) pada 13 Oktober, setelah dua kali peninjauan oleh Korea Communications Standards Commission pada 6 dan 7 Oktober. Daftar platform yang terdampak mencakup sejumlah bursa besar, termasuk KuCoin, MEXC, BingX, Phemex, XT.com, Bitrue, CoinW, Poloniex, BTCC, dan BitMart.
Daftar Bursa Kripto yang Diblokir
Langkah pemblokiran situs ini merupakan perluasan dari pembatasan yang sebelumnya sudah diterapkan. Otoritas Korea Selatan lebih dulu melarang pengunduhan dan pembaruan aplikasi bursa-bursa tersebut di Google Play dan App Store. Kini pembatasan itu diperluas hingga ke situs web mereka.
Platform yang masuk dalam daftar pemblokiran antara lain:
- KuCoin
- MEXC
- BingX
- Phemex
- XT.com
- Bitrue
- CoinW
- Poloniex
- BTCC
- BitMart
Pendekatan penegakan aturan pun dinilai semakin ketat seiring perluasan sasaran pemblokiran tersebut.
Aturan Registrasi dan Sanksi Hukum
Bursa kripto yang ingin melayani pengguna di Korea Selatan wajib memenuhi persyaratan lokal, yang mencakup perolehan sertifikasi Information Security Management System (ISMS) dan penyampaian laporan kepada FIU. Kewajiban itu juga berlaku bagi platform luar negeri apabila mereka menyasar pelanggan Korea, misalnya dengan mengoperasikan situs berbahasa Korea, memasarkan layanan kepada pengguna lokal, atau mendukung pembayaran dalam won Korea.
Perusahaan yang beroperasi tanpa registrasi yang diwajibkan menghadapi ancaman hukuman hingga lima tahun penjara atau denda hingga 50 juta won (lebih dari US$37.000). Sejauh ini, FIU telah merujuk 44 penyedia jasa aset virtual tak terdaftar kepada aparat penegak hukum. Otoritas juga memperkenalkan langkah pembatasan transaksi antara bursa domestik terdaftar dan operator tak terdaftar, serta membatasi pembelian aset virtual dari platform-platform tersebut menggunakan kartu kredit.
Pengawasan Domain Alternatif dan Panduan Penarikan Dana
FIU berencana terus memantau domain alternatif yang digunakan bursa terdampak untuk menghindari pembatasan. Pemblokiran situs tambahan dapat menyusul apabila platform tersebut tetap beroperasi melalui alamat baru. Bagi pengguna yang sudah memiliki dana di platform terkait, otoritas menyatakan bahwa panduan mengenai metode dan prosedur penarikan dana akan disediakan melalui Digital Asset Exchange Association (DAXA).
Penindakan terhadap Kasus Kripto di Korea Selatan
Korea Selatan juga mengambil sikap lebih tegas terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kripto. Pada Februari, pengadilan di Seoul menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Jong-hwan Lee, CEO perusahaan manajemen aset kripto, karena memanipulasi harga token dan memperoleh keuntungan ilegal sekitar 7,1 miliar won (US$5 juta). Putusan itu menjadi kasus pertama di bawah Virtual Asset User Protection Act. Lee juga dikenai denda 500 juta won.
Taruhan yang berkaitan dengan kripto turut menjadi sorotan. Pada September, polisi membuka perkara terhadap 26 pengguna Korea Selatan dari pasar prediksi Polymarket atas taruhan senilai sekitar 17,6 miliar won. Sebanyak 18 di antaranya dirujuk kepada jaksa. Penyidik menggunakan catatan blockchain publik untuk melacak para pengguna tersebut, dan polisi berargumen bahwa taruhan itu berpotensi tergolong perjudian ilegal.
Tokenisasi Aset Tradisional dan Minat Perusahaan Global
Terlepas dari langkah penindakan tersebut, Korea Selatan tetap melanjutkan rencana membawa aset keuangan tradisional ke blockchain. Negara itu baru-baru ini memperkenalkan peta jalan bertahap untuk mentokenisasi saham, obligasi, dan dana investasi. Fase pertama diperkirakan dimulai pada Februari 2027, setelah amandemen terhadap Electronic Registration Act mulai berlaku.
Pasar kripto Korea Selatan juga menarik minat perusahaan yang ingin membangun di dalam kerangka regulasi. Ripple menjadi salah satu di antaranya. Perusahaan itu baru-baru ini menggandeng Meritz Securities untuk mengeksplorasi kustodi aset digital dan tokenisasi bagi pasar keuangan negara tersebut. Ripple sebelumnya telah bekerja sama dengan Kyobo Life Insurance untuk mengeksplorasi penggunaan blockchain dalam transaksi obligasi pemerintah yang ditokenisasi.
