Pemerintah Korea Selatan sedang membahas penundaan pemberlakuan pajak penghasilan aset kripto untuk keempat kalinya, menurut laporan Newsis pada 26 Oktober. Pejabat kantor kepresidenan (Blue House) mengonfirmasi pembahasan tersebut pada 25 Oktober, dengan Januari 2029 menjadi tanggal mulai baru yang paling mungkin karena Amerika Serikat dijadwalkan bergabung dengan jaringan pertukaran informasi kripto OECD pada tahun itu. Keputusan final diperkirakan diambil antara akhir November dan awal Desember setelah pembahasan reformasi undang-undang pajak dimulai November.
Pemerintah Kaji Penundaan Keempat
Pejabat Blue House menyatakan pada 25 Oktober bahwa “pengenaan pajak atas aset virtual sedang dibahas dengan pandangan untuk menunda implementasi,” seperti dikutip Newsis. Anggota parlemen dan pemerintah diperkirakan mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam debat reformasi undang-undang pajak yang dimulai November, dengan konsultasi bersama organisasi terkait dimulai paling cepat 26 Oktober. Seorang pejabat pemerintah mengatakan keputusan akhir kemungkinan diambil antara akhir November dan awal Desember.
Data AS dan Jaringan CARF
Menurut pejabat tersebut, hampir separuh pasar aset virtual berada di Amerika Serikat, dan “hambatan terbesar adalah Amerika Serikat tidak memberikan informasi perpajakan kepada kami.” Tanpa data itu, petugas pajak harus melacak aktivitas bursa Amerika satu akun demi satu akun, sehingga pajak berisiko terutama membebani pengguna bursa domestik.
Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF) OECD mulai berjalan tahun depan, dengan 46 negara termasuk Korea Selatan memulai pertukaran data. Kanada, Swiss, Hong Kong, dan Singapura termasuk 29 negara yang bergabung pada 2028, sedangkan pertukaran pertama Washington dijadwalkan pada 2029.
Pemerintah Korea Selatan awalnya mendukung mulai Januari 2027, dengan alasan pelaporan rekening keuangan luar negeri dapat membantu mengumpulkan informasi pajak asing. Namun seruan moratorium dari oposisi dan partai berkuasa, serta RUU terkait, menggeser pemerintah ke arah penangguhan.
Petisi Publik, Blokir Bursa, dan Opsi 2029
Pajak ini diperkenalkan pada 2020 melalui revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan dan mengenakan tarif 22% (termasuk pajak lokal) atas keuntungan di atas 2,5 juta won, sekitar US$1.886, setelah biaya perolehan dikurangkan. Namun parlemen Korea telah menangguhkan pemberlakuannya tiga kali.
Tekanan publik juga meningkat. Petisi yang meminta penundaan dua tahun mencapai ambang 50.000 tanda tangan di sistem petisi elektronik Majelis Nasional, yang akan mengirimkannya ke komite tetap untuk ditinjau. Pemohon anonim menulis bahwa “sebagian besar investor kripto sedang mengalami kerugian besar” dan pengenaan pajak sekarang tidak adil bagi anak muda.
Petisi itu juga berargumen bahwa pajak akan mendorong investor ke platform luar negeri. Meski demikian, regulator memerintahkan pemblokiran 27 bursa luar negeri pada 13 Oktober, termasuk KuCoin dan MEXC. Petisi Mei untuk menghapus pajak mencapai 50.000 tanda tangan dalam delapan hari, tetapi tidak berlanjut setelah dirujuk ke komite.
Tanggal 2029 yang diusulkan mirip dengan yang diajukan dalam RUU anggota Partai Demokrat Park Min-gyu, yang ingin menunda pajak hingga 1 Januari tahun itu. Pemerintah belum memutuskan final, dan jadwal masih bergantung pada pembahasan parlemen.
