Senat Amerika Serikat menolak mengajukan cloture atas motion untuk melanjutkan pembahasan RUU struktur pasar kripto CLARITY Act. Dalam pemungutan suara pada 15 September 2026, hasilnya tercatat 49-50, atau kurang 11 suara dari ambang 60 yang dibutuhkan agar RUU itu bisa maju. Menanggapi hasil tersebut, Chief Legal Officer Ripple, Stuart Alderoty, meminta para pemegang XRP tidak kehilangan fokus pada posisi hukum token itu meski terjadi kemunduran di legislatif.
Arti Sebenarnya dari Kegagalan Voting Cloture CLARITY Act
Hasil 49-50 tersebut merupakan voting prosedural untuk menentukan apakah Senat melanjutkan ke tahap debat, bukan voting final atas substansi teks RUU. Menurut laporan atas penghitungan suara itu, tidak ada satu pun senator dari Partai Demokrat yang memberikan suara untuk mengajukan cloture, dan sejumlah senator dari Partai Republik, termasuk Susan Collins, Josh Hawley, serta Jerry Moran, juga menolak.
Kekalahan itu terjadi setelah babak negosiasi intens yang berlangsung hingga menit-menit terakhir, pola tawar-menawar yang selama berbulan-bulan menghasilkan kemajuan bertahap bagi RUU tersebut. Dengan kata lain, kegagalan ini bukan sekadar persoalan prosedur belaka, melainkan memisahkan nasib regulasi kripto federal yang menyeluruh dari pertanyaan yang lebih sempit: di mana posisi XRP saat ini berdasarkan hukum yang sudah berlaku.
CEO Ripple Brad Garlinghouse menyebut hasil tersebut mengecewakan dan menyatakan bahwa ia memperkirakan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) akan melanjutkan pembuatan aturan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh RUU yang mandek. Ekspektasi itu menggambarkan jalur jangka pendek: tanpa adanya undang-undang, tindakan lembaga menjadi mekanisme utama dalam mendefinisikan aturan di pasar aset digital secara lebih luas.
Mengapa Alderoty Tidak Terpengaruh pada Posisi Hukum XRP
Argumen Alderoty bersandar pada dua perkembangan sebelumnya, bukan pada CLARITY Act itu sendiri. Ia menegaskan bahwa hasil voting tersebut tidak membuka kembali atau mengubah landasan hukum XRP.
Pertama, ia merujuk pada putusan pengadilan federal tahun 2023 yang ia gambarkan telah menetapkan bahwa XRP bukan sekuritas. Dalam praktiknya, putusan itu lebih terperinci: Hakim Analisa Torres menilai penjualan institusional Ripple merupakan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, sementara penjualan programmatic di bursa dan distribusi tertentu lainnya tidak memenuhi uji kontrak investasi, sebagaimana tertuang dalam putusan ringkasan (summary judgment) di Pengadilan Distrik Selatan New York.
Kedua, Alderoty menunjuk pada interpretasi bersama SEC dan CFTC pada Maret 2026 yang menurutnya menyebut XRP sebagai komoditas digital. Karakterisasi itu sejalan dengan pernyataan publik Ripple mengenai hal tersebut, namun tetap memerlukan verifikasi independen atas dokumen lembaga yang mendasarinya sebelum diperlakukan sebagai hal yang sepenuhnya mapan.
Ripple menilai kombinasi preseden pengadilan dan panduan regulasi tersebut memberikan pijakan bagi XRP yang belum dimiliki pasar secara lebih luas.
Efek praktis dari voting pada hari Rabu itu diperkirakan berupa lanskap kebijakan yang terbelah, bukan sebuah penyelesaian. Pemegang XRP dapat merujuk pada perkembangan pengadilan dan lembaga yang sudah tercatat, sementara industri yang lebih luas terus beroperasi tanpa kerangka statutori yang permanen, yang justru dirancang untuk disediakan oleh CLARITY Act. Perbedaan itu tidak menjamin perlakuan terhadap XRP tetap sama seiring berjalannya proses pembuatan aturan, dan tidak memberikan kepastian serupa bagi aset yang tidak memiliki riwayat pengadilan maupun lembaga yang sebanding.
Advokasi publik Alderoty sebelumnya untuk CLARITY Act, termasuk argumen bahwa RUU tersebut dapat membuka lapangan kerja di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa jaminan Ripple kepada pemegang XRP bukanlah bentuk dukungan terhadap status quo. Perusahaan menyatakan akan terus mendorong lahirnya legislasi meski bersandar pada landasan hukum yang sudah ada, dan perkembangan lanjutan terkait SEC serta Ripple dan XRP tetap layak dicermati ketika lembaga-lembaga tersebut mengambil alih pembuatan aturan di tengah absennya RUU tersebut.
