Senat Amerika Serikat gagal memajukan Digital Asset Market CLARITY Act setelah tidak mencapai ambang 60 suara yang dibutuhkan. Kegagalan ini berarti pembahasan rancangan undang-undang tersebut akan terus berlanjut, dan menurut laporan CryptoPotato, hal itu akan berujung pada penundaan lebih lanjut.
Apa Arti Voting Tersebut
Penting untuk dipahami bahwa voting hari itu tidak dimaksudkan untuk mengesahkan rancangan undang-undang, melainkan untuk memajukannya ke tahap berikutnya menuju pemungutan suara akhir. Karena langkah tersebut tidak tercapai, proses legislasi kini kembali ke tahap pembahasan, yang dengan sendirinya memperpanjang waktu sebelum aturan ini bisa diberlakukan.
Digital Asset Market CLARITY Act memuat ketentuan mendasar yang berupaya menetapkan pembagian tugas yang jelas antara Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan Securities and Exchange Commission (SEC) dalam mengatur aset digital. Pembagian kewenangan ini menjadi inti dari upaya memberi kepastian hukum bagi pelaku industri kripto di Amerika Serikat.
Selain itu, teks rancangan tersebut memperkenalkan istilah yang disebutnya sebagai “ancillary assets”, yakni token jaringan yang nilainya dapat bergantung pada usaha kewirausahaan atau manajerial. Token jenis ini diperlakukan sebagai komoditas sekaligus diwajibkan memenuhi persyaratan pengungkapan tertentu.
Sorotan pada DeFi dan Perantara Kripto
Rancangan undang-undang ini juga berupaya menjawab persoalan besar yang membelit bidang keuangan terdesentralisasi (DeFi). Revisi terbarunya hendak mewajibkan pendaftaran di CFTC bagi aktivitas komoditas digital spot yang relevan dan berlangsung di protokol DeFi terpusat. Ketentuan ini mungkin terdengar kontroversial, tetapi pada dasarnya menyasar protokol yang tampak terdesentralisasi namun memiliki pihak-pihak yang dapat diidentifikasi dan tetap memegang kendali berarti.
Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang menjadi jalur utama masyarakat Amerika dalam membeli dan menjual kripto juga masuk dalam pertimbangan regulasi. CLARITY Act berupaya memasukkan bursa, broker, dan dealer ke dalam rezim pendaftaran serta pengawasan federal yang terdefinisi.
Dengan gagalnya pemajuan di Senat, kelanjutan pembahasan CLARITY Act masih belum pasti dan waktu penerapannya berpotensi semakin mundur. Bagi industri kripto di Amerika Serikat, ketidakpastian soal siapa yang berwenang mengatur aset digital dan bagaimana perantara wajib terdaftar akan tetap menjadi faktor yang memengaruhi iklim usaha hingga proses legislasi ini mencapai titik akhir.
