Pejabat publik Rusia sekarang akan diminta untuk menyatakan kepemilikan cryptocurrency mereka, menurut perintah baru yang ditandatangani Presiden Vladimir Putin pada hari Kamis.
Menurut dokumen tersebut, setiap pejabat publik atau individu yang ingin bekerja di pemerintahan harus mengungkapkan aset digital mereka, serta milik pasangan dan anak-anak mereka. Mereka memiliki waktu hingga 30 Juni 2021, untuk menyatakan jenis jumlah dari masing-masing aset yang dimilikinya. Rincian perintah presiden dilaporkan oleh CoinDesk.
Kementerian Keuangan negara tersebut baru-baru ini mengusulkan serangkaian amandemen pada aset digital yang akan mengakibatkan denda bagi pejabat publik jika mereka gagal untuk menyatakan transaksi mata uang digital tahunan di atas 600.000 rubel, seperti dilansir outlet berita Rusia RBK.
Namun, parlemen Rusia, State Duma, sedikit melonggarkan aturan ini pada November, dengan mengatakan kegagalan untuk menyatakan kepemilikan crypto tepat waktu akan dikenakan denda 50.000. Jika kepemilikan tidak dilaporkan sama sekali, denda 10% dari jumlah semua transaksi yang dilakukan akan dikenakan.
