Jaksa di China mengajukan permohonan perampasan terhadap 61.896 Bitcoin dalam kasus Qian, dengan permohonan yang diajukan di Tianjin tersebut memuat ketentuan mengenai restitusi atau pengembalian dana kepada para korban. Sementara itu, klaim kepemilikan atas koin-koin Bitcoin yang ditahan di Inggris harus dinilai berdasarkan hukum China, sebagaimana dilaporkan The Defiant.
Permohonan di Tianjin dan Ketentuan Restitusi Korban
Permohonan perampasan yang diajukan di Tianjin menjadi jalur hukum bagi jaksa China untuk meminta penyitaan 61.896 Bitcoin yang terkait dengan kasus Qian. Dalam permohonan tersebut, tercantum ketentuan yang mengatur restitusi bagi para korban, sehingga proses perampasan aset tidak berdiri sendiri dari kepentingan pihak-pihak yang dirugikan dalam perkara ini.
Klaim Kepemilikan atas Koin yang Ditahan di Inggris
Terpisah dari permohonan di Tianjin, persoalan kepemilikan atas Bitcoin yang ditahan di Inggris masih menjadi perkara yang harus diselesaikan. Menurut laporan tersebut, klaim atas kepemilikan koin-koin itu harus dinilai dengan menggunakan kerangka hukum China, sehingga penyelesaiannya bergantung pada penilaian sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut.
Implikasi bagi Penyelesaian Aset Perkara
Dengan adanya dua jalur yang disebutkan, yakni permohonan perampasan di Tianjin yang memuat ketentuan restitusi korban dan penilaian klaim kepemilikan atas koin yang ditahan di Inggris berdasarkan hukum China, penyelesaian aset dalam kasus Qian mencakup proses di dalam negeri sekaligus pertimbangan atas aset yang berada di yurisdiksi lain. Rincian lebih lanjut mengenai perkara ini dapat dibaca pada laporan lengkap The Defiant.
