Taiwan memblokir akses ke platform kripto Coinbase dan pasar prediksi Kalshi atas dugaan praktik taruhan terkait pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang diberitakan pada 15 Oktober 2025. Sejumlah pengguna Coinbase di Taiwan dilaporkan tidak dapat mengakses situs tersebut sejak 14 Oktober, beberapa pekan sebelum pemilihan lokal digelar pada 28 November. Pemblokiran dilakukan di tengah meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap aliran dana ilegal dan judi bawah tanah menjelang pesta demokrasi tersebut.
Perintah Pengadilan New Taipei dan Dasar Hukumnya
Pengadilan New Taipei memberikan izin kepada regulator komunikasi Taiwan dan badan registri internet untuk memblokir akses domestik terhadap kedua platform, demikian laporan yang mengutip putusan pengadilan yang dilihat Bloomberg News. Permohonan pemblokiran diajukan oleh Biro Investigasi Kriminal, yang menduga kedua situs berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilihan dan Pemecatan Pejabat Publik Taiwan.
Regulasi tersebut melarang penyelenggaraan judi untuk memperoleh keuntungan berdasarkan hasil pemilihan atau pemungutan suara pemecatan. Biro Investigasi Kriminal menyatakan bahwa pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi integritas pemilu dan mencegah “intervensi dari luar negeri”, namun tidak merinci lebih lanjut temuan penyelidikannya.
Menanggapi hal tersebut, Coinbase menyatakan telah mengetahui adanya sejumlah pengguna di Taiwan yang tidak dapat mengakses situsnya dan sedang melakukan investigasi. Sementara itu, Kalshi menegaskan bahwa pihaknya tidak mengizinkan aktivitas perdagangan di Taiwan. Otoritas Taiwan tidak menuduh kedua perusahaan tersebut menangani dana dari China daratan.
Pengawasan Dana Asing dan Aturan Taruhan Pemilu
Meski tidak ada tuduhan langsung terkait dana China, pejabat Taiwan sebelumnya memperingatkan bahwa dana dari China berpotensi masuk ke pulau tersebut melalui jalur keuangan bawah tanah dan digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu. Pemerintah pun memperketat pengawasan terhadap aliran dana ilegal dan praktik judi bawah tanah menjelang pemungutan suara 28 November.
Pada pemilu kali ini, warga Taiwan akan memilih pejabat lokal, termasuk kepala desa, anggota dewan kota, dan wali kota. Ini menjadi pemilihan lokal pertama sejak Presiden Lai Ching-te mengambil jabatan pada 2024. Taiwan termasuk yurisdiksi yang mengkriminalisasi taruhan terkait pemilu; melalui amandemen Undang-Undang Pemilu pada 2023, pemasang taruhan dapat diancam hukuman penjara hingga enam bulan, sedangkan penyelenggara judi dapat dijatuhi hukuman hingga lima tahun.
Polymarket, pesaing utama Kalshi, juga telah diblokir di Taiwan. Tekanan hukum terhadap pasar prediksi serupa muncul di sejumlah negara lain. Kepolisian Korea Selatan membuka kasus pidana terhadap 26 pengguna Polymarket dan melimpahkan 18 di antaranya ke jaksa terkait taruhan senilai sekitar 12,7 juta dolar AS. Penyidik mengidentifikasi para pengguna melalui catatan blockchain publik, meski Polymarket beroperasi dengan struktur non-kustodian.
Tekanan Hukum di Amerika Serikat dan Implikasinya
Kalshi juga menghadapi sengketa terpisah di Amerika Serikat. Pada April, platform tersebut menangguhkan tiga kandidat politik karena melakukan perdagangan kontrak yang terkait dengan kampanye mereka sendiri. Pada Juli, New York menggugat platform itu dengan tuduhan menawarkan produk judi ilegal tanpa izin negara bagian.
Kemudian pada Agustus, Baltimore mengajukan gugatan terhadap Kalshi dan Polymarket terkait kontrak yang berkaitan dengan olahraga. Rangkaian langkah hukum ini menunjukkan meningkatnya sorotan regulator terhadap pasar prediksi yang selama ini beroperasi di wilayah abu-abu antara instrumen keuangan dan praktik perjudian.
Bagi Taiwan, pemblokiran Coinbase dan Kalshi menjadi sinyal bahwa otoritas tidak hanya membidik platform taruhan pemilu, tetapi juga layanan keuangan digital yang dinilai dapat menjadi celah masuknya dana asing menjelang pemungutan suara. Dampaknya, penyedia layanan global berpotensi menghadapi pemeriksaan lebih ketat atas kepatuhan mereka terhadap aturan pemilu lokal di berbagai yurisdiksi.
