Bank sentral di Eropa mendorong perluasan larangan imbal hasil stablecoin agar turut mencakup praktik pinjaman kripto (crypto lending) dan staking. Langkah ini diambil karena para bankir sentral menilai struktur imbal hasil tidak langsung mengaburkan batas antara token pembayaran elektronik dan simpanan bank komersial. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi mendistorsi persaingan di dalam sistem keuangan.
Alasan Larangan Diperluas ke Pinjaman Kripto dan Staking
Perdebatan utama terletak pada cara imbal hasil diberikan kepada pemegang stablecoin. Para bankir sentral menyoroti adanya struktur imbal hasil tidak langsung, yaitu mekanisme yang memungkinkan pemilik aset memperoleh keuntungan tanpa secara eksplisit dinyatakan sebagai bunga atas saldo yang disimpan.
Melalui jalur pinjaman kripto dan staking, imbal hasil dapat mengalir kepada pengguna dengan bentuk yang berbeda dari bunga simpanan konvensional. Bagi para bankir sentral, pola semacam ini membuat batas antara produk pembayaran elektronik dan produk perbankan menjadi kabur.
Kekhawatiran atas Batas Token Pembayaran dan Simpanan Bank
Inti kekhawatiran otoritas moneter adalah kesetaraan aturan main di sektor keuangan. Token pembayaran elektronik yang mampu menawarkan imbal hasil mendekati atau menyerupai simpanan bank komersial dinilai dapat menciptakan persaingan yang tidak seimbang, terutama jika produk tersebut tidak tunduk pada kewajiban yang sama dengan perbankan.
Kondisi itu, menurut para bankir sentral, berpotensi mendistorsi persaingan di dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Karena itu, mereka mendorong agar cakupan larangan imbal hasil stablecoin tidak berhenti pada bentuk imbal hasil yang bersifat langsung, tetapi juga menjangkau jalur tidak langsung seperti pinjaman kripto dan staking.
Implikasi bagi Pelaku Pasar dan Arah Kebijakan
Jika perluasan larangan tersebut diterapkan, struktur imbal hasil yang selama ini menjadi daya tarik sebagian produk stablecoin dan layanan kripto berpotensi terkena pembatasan. Hal ini pada gilirannya dapat memengaruhi cara penyedia layanan merancang produk yang menawarkan keuntungan bagi pemegang aset.
Bagi para bankir sentral, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga garis pemisah yang jelas antara token pembayaran elektronik dan simpanan bank komersial. Perdebatan mengenai sejauh mana larangan perlu diperluas akan tetap bertumpu pada pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana menjaga persaingan yang sehat di sistem keuangan tanpa mengaburkan fungsi masing-masing instrumen.
