Kepala Legal Ripple Serukan Persatuan Industri Kripto

Riki Pamungkas

Chief Legal Officer Ripple, Stuart Alderoty, menyerukan koordinasi yang lebih besar di seluruh industri kripto setelah CLARITY Act gagal maju di Senat. Ia menilai kemunduran tersebut mengungkap perpecahan dalam penyampaian pesan dan dukungan politik seputar legislasi aset digital.

Seruan Satu Suara untuk Industri Kripto

Alderoty mengangkat isu ini sebagai respons atas kegagalan CLARITY Act melangkah lebih jauh di Senat. Menurutnya, kegagalan itu memperlihatkan bahwa industri kripto belum mampu berbicara dengan satu suara ketika menghadapi proses legislasi di Washington.

Ia menyoroti dua hal yang dinilainya menjadi sumber persoalan, yakni perpecahan dalam penyampaian pesan di antara para pelaku industri serta dukungan politik yang belum terkonsolidasi di seputar rancangan undang-undang aset digital tersebut. Karena itu, ia menyerukan agar industri kripto lebih mengoordinasikan langkah dan sikapnya ke depan.

Konteks Legislasi Aset Digital

CLARITY Act merupakan salah satu legislasi aset digital yang dibahas di Senat. Kegagalannya melaju menjadi pukulan bagi upaya industri dalam mendorong kepastian aturan di Amerika Serikat.

Seruan Alderoty menegaskan bahwa perpecahan internal dinilai dapat melemahkan posisi industri ketika berhadapan dengan para pembuat kebijakan. Tanpa koordinasi yang lebih erat, upaya mendorong legislasi aset digital berisiko kembali menemui jalan buntu pada tahap berikutnya.

Baca berita crypto lainnya di Google News

Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan di Cryptomedia hanya bertujuan untuk edukasi dan tidak dapat dianggap sebagai saran keuangan, investasi, atau hukum. Crypto Media Indonesia tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang Anda buat serta segala risiko, kerugian, atau dampak finansial yang mungkin timbul. Selalu lakukan riset mandiri atau konsultasikan dengan profesional keuangan sebelum mengambil keputusan investasi.

Baca juga

Tags

Tinggalkan komentar