Vote CLARITY Act Gagal, CEO Ripple: Posisi Hukum XRP Tetap

Senat Amerika Serikat gagal memajukan Digital Asset Market CLARITY Act pada Selasa karena tidak mencapai 60 suara yang dibutuhkan untuk membawa rancangan undang-undang tersebut ke pemungutan suara final. Kegagalan langkah prosedural itu membuat CEO Ripple, Brad Garlinghouse, angkat bicara, meski ia menegaskan posisi hukum XRP dan arah bisnis perusahaannya tidak berubah.

Garlinghouse Menyebut Voting Gagal sebagai Peluang yang Hilang

Melalui unggahan di X tak lama setelah voting, Garlinghouse mengatakan timnya dan sebagian besar industri telah memberikan segala upaya untuk mendorong CLARITY Act melewati garis akhir. Ia menyebut perjuangan tersebut sebagai peluang yang manfaatnya melampaui kepentingan Ripple semata. Menurut pandangannya, konsumen dan daya saing Amerika Serikat di bidang keuangan digital adalah pihak yang dirugikan, dan ia menyatakan akan ada evaluasi atas apa yang membuat langkah itu gagal. Dalam penilaiannya, politik Partai Demokrat lebih diprioritaskan ketimbang kebijakan yang baik.

Meski demikian, ia tidak memandang kegagalan voting tersebut sebagai akhir dari upaya kebijakan kripto di Amerika Serikat. Garlinghouse memperkirakan SEC dan CFTC akan melanjutkan pembuatan aturan untuk mengisi celah yang ditinggalkan Kongres, dan Ripple, katanya, akan tetap terlibat dalam proses itu.

“Bisnis Ripple tidak pernah sekuat sekarang,” tulisnya, merujuk pada permintaan di sektor keuangan tradisional maupun aset digital. Ia berpendapat, satu voting yang gagal di Washington tidak mengubah momentum perusahaan, jejak globalnya, maupun para pelanggannya.

Posisi Hukum XRP dan Reaksi Industri yang Terbelah

Chief Legal Officer Ripple, Stuart Alderoty, menyusul dengan unggahannya sendiri. Ia menyatakan Ripple dan XRP berdiri di atas landasan yang sudah tuntas, merujuk pada putusan pengadilan federal tahun 2023 yang menyebut XRP bukan sekuritas, serta interpretasi bersama yang diterbitkan SEC dan CFTC pada Maret yang menempatkan XRP sebagai komoditas digital. Ia juga menyatakan harapannya agar kedua lembaga itu terus menetapkan aturan yang lebih jelas ke depan.

Reaksi di kalangan industri pun terbelah. CryptoLaw menyebutnya sebagai pergeseran, bukan akhir, dan sependapat bahwa perjuangan aturan kripto akan berpindah ke SEC dan CFTC. Analis ChartNerd lebih berhati-hati, menilai pembuatan aturan oleh lembaga memang lebih baik daripada ketidakpastian, tetapi bukan pengganti legislasi sesungguhnya karena aturan dapat dicabut kembali.

Apa yang Sebenarnya Akan Diatur CLARITY Act

Voting hari Selasa sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengesahkan CLARITY Act secara langsung. Langkah itu merupakan tahapan prosedural untuk mendekatkan rancangan undang-undang ke pemungutan suara final, dan kegagalannya berarti pembahasan legislasi tersebut akan berlanjut, bukan berhenti.

Rancangan itu hendak membagi pengawasan aset digital antara CFTC dan SEC, sekaligus memperkenalkan konsep “ancillary assets”, yakni token jaringan yang nilainya bisa bergantung pada upaya sebuah perusahaan namun tetap diperlakukan sebagai komoditas dan memiliki aturan pengungkapan tersendiri. RUU ini juga menyasar platform keuangan terdesentralisasi yang tampak terdesentralisasi di atas kertas tetapi masih dijalankan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi, dengan mewajibkan pendaftaran di CFTC untuk aktivitas perdagangan spot mereka.

Bursa, broker, dan dealer, yaitu perusahaan yang paling banyak digunakan masyarakat Amerika untuk membeli dan menjual kripto, juga akan menghadapi rezim pendaftaran dan pengawasan federal yang baru. Dengan gagalnya langkah prosedural ini, perhatian kini tertuju pada sejauh mana SEC dan CFTC dapat menutup celah regulasi melalui aturan mereka sendiri, sementara perdebatan mengenai legislasi aset digital di Kongres diperkirakan masih akan berlangsung panjang.